SEMMI Sulsel Desak Penegakan Hukum Transparan: Pertanyakan Kredibilitas DPRD Takalar dalam Kasus Dugaan Tipu Gelap Dua Oknum Dewan

Takalar, Infonetizen.com — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan menyoroti tajam kredibilitas lembaga DPRD Kabupaten Takalar dan penegakan hukum oleh aparat Polres Takalar, menyusul penangguhan penahanan terhadap dua oknum anggota dewan yang diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan.

Kedua oknum tersebut, Israwati dan Sri Reski Ulandari, diketahui memperoleh penangguhan penahanan atas jaminan langsung dari Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal.

Ketua Bidang Hukum dan HAM SEMMI Sulsel, Arie Musa, menyebut langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai independensi lembaga legislatif dan komitmen penegakan hukum di Kabupaten Takalar.

“Jika anggota DPRD bisa dengan mudah dibebaskan melalui jaminan dari lembaganya sendiri, ini menimbulkan kesan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” ujar Arie Musa, Sabtu (1/11/2025).

Ia menegaskan bahwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan dua anggota DPRD itu merupakan kejahatan serius yang jelas merugikan masyarakat. Karena itu, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan secara transparan.

“Pembebasan dua oknum dewan ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan polisi dalam menangani kasus seperti ini,” tegas Arie.

Menurutnya, kasus ini menjadi cerminan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih jauh dari kata tuntas. SEMMI Sulsel menilai, sudah saatnya lembaga hukum dan lembaga politik melakukan pembenahan serius untuk menjamin keadilan yang objektif dan transparan.

“Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku diberikan hukuman setimpal sesuai undang-undang. Bila perlu, copot dua oknum dewan tersebut dari jabatannya,” tambah Arie.

Ia juga meminta DPRD Kabupaten Takalar untuk melakukan introspeksi internal serta memastikan tak ada lagi anggotanya yang tersandung kasus hukum, baik dugaan penipuan maupun korupsi.

“Masyarakat Sulsel, khususnya warga Takalar, harus terus mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Jangan biarkan keadilan hanya menjadi slogan,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *