Takalar, Infonetizen.com– Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan menyoroti proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri 7 Takalar yang berlokasi di Kecamatan Mangarabombang, Kelurahan Cikoang. Proyek tersebut diduga memasuki masa akhir kontrak pada minggu ini, namun kondisi fisik bangunan di lapangan disinyalir belum sepenuhnya rampung.
Ironisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun SEMMI Sulsel, proyek tersebut justru disebut-sebut akan tetap dibayarkan 100 persen, meskipun progres fisik bangunan diduga belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ketua Bidang Hukum dan HAM SEMMI Sulsel, Arie Musa, menilai kondisi ini sebagai persoalan serius yang berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan proyek pendidikan.
“Jika kontrak sudah berakhir, bangunan belum selesai, tetapi anggaran tetap dicairkan 100 persen, maka itu patut diduga sebagai praktik yang menyimpang dan berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Arie Musa.
Menurutnya, pembayaran penuh tanpa kesesuaian progres fisik melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Terlebih, proyek RKB menyangkut fasilitas pendidikan yang seharusnya dibangun dengan kualitas dan standar keselamatan yang ketat.
Selain itu, SEMMI Sulsel juga menyoroti adanya indikasi manipulasi administrasi, termasuk dugaan pengaturan laporan progres dan komponen pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Praktik semacam ini, kata Arie Musa, sering kali menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kami melihat ada potensi rekayasa administrasi, baik pada laporan progres fisik maupun pencairan anggaran. Jika administrasi dibuat seolah-olah selesai 100 persen padahal fakta di lapangan berbeda, maka unsur dugaan korupsi sangat kuat,” ujarnya.
SEMMI Sulsel mendesak dinas terkait, konsultan pengawas, serta aparat pengawasan internal pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek RKB SMA 7 Takalar, baik dari aspek teknis, administrasi, maupun keuangan.
Arie Musa juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mendorong persoalan ini ke aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan, atau pencairan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
“Uang pendidikan adalah uang rakyat. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan dari proyek yang belum selesai. Jika ada indikasi korupsi, maka harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.
SEMMI Sulsel menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi proyek-proyek publik, khususnya di sektor pendidikan di Sulawesi Selatan, agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Sampai berita ini terbit belum ada keterangan resmi dari pihak terkait
(*)
