Infonetizen.com, PALU — Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali berada di titik rawan. Rabu (25/02/2025).
Rentetan kasus yang melibatkan oknum aparat dalam beberapa waktu terakhir dinilai menumpuk menjadi persepsi kolektif masyarakat, institusi penegak hukum itu sedang menghadapi krisis legitimasi.
Di ruang digital, kritik bahkan sumpah serapah publik bermunculan.
Citra kepolisian disebut mengalami tekanan serius, meski di sisi lain ratusan ribu personel Polri di berbagai daerah tetap menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan masyarakat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana kepolisian daerah memulihkan kepercayaan publik ketika stigma negatif terlanjur melekat pada institusi secara keseluruhan?
Di Sulawesi Tengah, pendekatan berbeda mulai mendapat sorotan. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi, memilih strategi yang disebut lebih persuasif dibanding pendekatan represif konvensional.
Menurut sejumlah kalangan sipil, pola yang diterapkan menitikberatkan pada pendekatan humanis, dialogis, serta pencegahan konflik. Strategi ini dikenal sebagai konsep pemolisian masyarakat atau community policing, yakni model kepolisian berbasis kemitraan antara aparat dan warga.
Ketua Umum Jaringan Aktivis Sulawesi, Akbar Busthami, menilai pendekatan tersebut menjadi langkah penting di tengah menurunnya kepercayaan publik.
“Dalam situasi krisis kepercayaan, pendekatan persuasif menjadi kebutuhan, bukan pilihan,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai relevan mengingat karakter sosial Sulawesi Tengah yang memiliki sejarah konflik sosial dan sengketa agraria, khususnya di wilayah pertambangan.
Konflik kepentingan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah kerap menjadi pemicu ketegangan keamanan.
Di wilayah kerja Polda Sulawesi Tengah, model kemitraan dianggap mampu meredam potensi konflik melalui dialog budaya dan pendekatan sosial, bukan sekadar penegakan hukum formal.
Namun, sejumlah pengamat menilai strategi persuasif juga mengandung risiko. Tanpa diimbangi penegakan hukum tegas, pendekatan humanis berpotensi dianggap sebagai kelemahan institusi dalam menghadapi kejahatan terorganisir.
Di sisi lain, tantangan besar justru datang dari persoalan narkotika. Jaringan Aktivis Sulawesi menyoroti Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang disebut telah memasuki kategori darurat peredaran narkoba.
Peredaran narkotika dinilai menyasar pekerja sektor pertambangan dan generasi muda secara masif. Kondisi ini menjadi ujian konkret apakah pendekatan persuasif mampu berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas.
“Prioritas pemberantasan narkotika harus menjadi agenda utama,” kata Akbar.
Irjen Endi Sutendi, perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian 1991 dengan latar akademik hukum yang kuat, kini menghadapi ekspektasi tinggi publik.
Kepemimpinannya diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan menjunjung hak asasi manusia.
Namun pertanyaan besarnya tetap terbuka apakah pendekatan humanis cukup kuat untuk memulihkan kepercayaan publik yang telah lama tergerus?
Bagi sebagian masyarakat sipil, jawabannya akan terlihat bukan dari narasi kebijakan, melainkan dari hasil nyata di lapangan — terutama dalam penanganan konflik sosial dan pemberantasan narkotika.
“Jika berhasil, strategi persuasif itu bisa menjadi model baru pemolisian di daerah konflik dan Menjadi Kado istimewa di akhir purna tugas sang Jendral,”Tutup Akbar Busthami.
