Infonetizen.com, Kendari — Dugaan kelalaian syahbandar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas kapal di salah satu pelabuhan kembali menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan itu berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran sekaligus merugikan negara dari sisi penerimaan resmi sektor transportasi laut.
Menurut informasi yang dihimpun, terdapat beberapa kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat serta pelayaran tanpa melengkapi dokumen sesuai prosedur. Hal ini diduga terjadi karena minimnya kontrol dan kelalaian syahbandar yang seharusnya berperan sebagai otoritas tertinggi dalam aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran di wilayah pelabuhan kapal cepat kota Kendari.
Pengamat maritim menilai, kelalaian tersebut tidak hanya berimplikasi pada potensi kecelakaan laut, namun juga membuka ruang praktik ilegal seperti penyelundupan barang, manipulasi muatan, hingga kebocoran penerimaan negara. “Syahbandar wajib memastikan setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Jika pengawasan lemah, maka risiko keselamatan dan kerugian negara semakin besar,” ujar Aiz Tenggara salah satu Ketua umum Gerakan Anti Korupsi Sultra.
Sementara itu, Aiz meminta Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja syahbandar, termasuk melakukan investigasi lebih mendalam terkait dugaan kelalaian ini. Penindakan tegas dinilai penting agar tidak terjadi pembiaran yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pelabuhan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak otoritas pelabuhan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kelalaian tersebut. Publik pun menanti langkah tegas pemerintah dalam menegakkan aturan demi keselamatan dan keamanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari.
