Infonetizen.com, JAKARTA — Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali dipersoalkan. Di Sulawesi Selatan, solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat diduga dibajak oleh jaringan terorganisasi. Investigasi Jaringan Aktivis Sulawesi (JAS) menemukan indikasi kuat keterlibatan pengecer, oknum SPBU, perantara distribusi, hingga dugaan perlindungan aparat penegak hukum.Minggu, 1 Februari 2025.
Skema yang dijalankan terbilang lama dikenal, namun disebut berlangsung rapi dan berulang. Solar subsidi dibeli dalam jumlah besar menggunakan jerigen dan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya.
Beberapa kendaraan bahkan dilengkapi tandon tambahan untuk menampung BBM dalam volume besar.
Menurut temuan JAS, praktik tersebut berlangsung terbuka di sejumlah SPBU. Sejumlah narasumber lapangan menyebut adanya aliran uang kepada oknum pegawai SPBU sebagai “tiket aman” agar pengisian tetap dilayani, meski bertentangan dengan aturan distribusi BBM subsidi.
Solar yang terkumpul kemudian dijual kembali dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
JAS menduga aliran distribusi selanjutnya mengarah ke sektor industri, termasuk perusahaan pertambangan yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar.
Namun persoalan tak berhenti pada praktik penimbunan dan penjualan. JAS juga menemukan dugaan adanya setoran rutin kepada oknum aparat penegak hukum. Setoran bulanan tersebut disebut sebagai jaminan agar aktivitas ilegal ini terhindar dari penindakan.
Dengan dugaan perlindungan tak resmi itu, para pelaku disebut semakin berani. Beberapa di antaranya bahkan kerap bersikap konfrontatif terhadap warga atau pihak yang mencoba menghalangi aktivitas pengisian solar subsidi dalam jumlah besar.
Situasi tersebut memunculkan dugaan pembiaran sistematis, bahkan keterlibatan oknum pada level yang lebih tinggi. Di kalangan penimbun BBM skala kecil hingga menengah, beredar satu nama yang kerap disebut sebagai figur sentral jaringan ini.
Pria berinisial “Santo” disebut oleh sejumlah sumber lapangan sebagai “Raja Mafia BBM Sulsel”. Ia diduga berperan sebagai pengendali hubungan antara oknum SPBU, jaringan pengangkut, serta distribusi solar ke perusahaan-perusahaan tambang.
Meski namanya beberapa kali muncul dalam pemberitaan media, hingga kini belum tampak adanya langkah hukum tegas terhadap yang bersangkutan.
“Kalau Polda Sulawesi Selatan tidak sanggup membongkar jaringan mafia BBM ini, biarkan Mabes Polri yang turun tangan. Bongkar semuanya. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru ada reaksi,” ujar Akbar Busthami, Ketua Jaringan Aktivis Sulawesi.
Untuk menyamarkan aktivitasnya, jaringan ini diduga membungkus praktik ilegal dengan badan usaha BBM industri yang tampak legal. Salah satu yang disebut berada di bawah naungan PT Wisan Petro Energi. Melalui skema tersebut, solar hasil penimbunan disalurkan ke perusahaan pertambangan seolah-olah sebagai distribusi BBM industri yang sah.
Dalam pusaran bisnis ini, muncul pula nama “Ayong”, yang oleh sumber internal JAS disebut sebagai salah satu penyokong modal jaringan distribusi BBM ilegal tersebut.
JAS juga menyoroti dugaan peran oknum media. Sejumlah pihak disebut bertindak sebagai mediator—penghubung antara jaringan mafia BBM dan aparat penegak hukum. Alih-alih mendorong pengungkapan kasus, pemberitaan yang muncul dinilai normatif dan tidak berujung pada proses hukum yang jelas.
Menurut sumber internal JAS, peran mediator tersebut diduga dikomandoi oleh sosok berinisial “Bang Uki”. Ia disebut kerap tampil dengan citra menentang mafia BBM, namun pada saat yang sama diduga berperan sebagai penghubung utama dalam pengamanan aktivitas bisnis ilegal tersebut.
Kasus ini kembali menegaskan rapuhnya pengawasan distribusi BBM subsidi. Di tengah upaya negara menutup kebocoran anggaran, praktik penimbunan justru diduga tumbuh subur, dilindungi, dipelihara, dan dibiarkan.
Saat ini, Ketua Umum JAS bersama tim berada di Jakarta untuk melakukan pelaporan resmi dan menggelar aksi unjuk rasa bersama sejumlah kelompok aktivis Sulawesi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan—termasuk aparat kepolisian setempat dan perusahaan terkait—masih terus dilakukan. Namun, belum ada pernyataan resmi yang memberikan klarifikasi substantif atas dugaan-dugaan tersebut.
