Infonetizen.com, Jeneponto – Dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Tarowang kembali mencuat. Meski berulang kali disorot dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH), aktivitas ilegal tersebut diduga masih terus berlangsung tanpa efek jera.
Pantauan lapangan pada Kamis (19/03/2026) sekitar pukul 19.38 Wita menunjukkan adanya aktivitas pengisian yang dinilai janggal. Waktu tersebut bertepatan dengan pelaksanaan salat tarawih, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya upaya memanfaatkan momen sepinya pengawasan.
Sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pengisian solar baru dibuka setelah salat Isya. Tidak lama berselang, sejumlah sepeda motor mulai berdatangan ke area SPBU dengan membawa jerigen.
Para pengendara terlihat melakukan pengisian solar secara berulang, dengan pola keluar-masuk kendaraan yang teratur. Aktivitas ini mengindikasikan adanya sistem distribusi terorganisir, bukan sekadar pengisian biasa.
Lebih jauh, praktik ini diduga melibatkan jaringan mafia solar yang dikendalikan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial E bersama Lel. Inisial DG dan Lel. S disebut sebagai bagian dari jaringan tersebut, dengan lokasi tempat tinggal yang berada di sekitar SPBU.
Ironisnya, sumber internal menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam manajemen SPBU. Nama manajer SPBU Tarowang, Wahab, disebut-sebut turut bermain dengan memiliki jatah jerigen di setiap sif yang telah diatur. Pola pengisian pada jam-jam tertentu semakin memperkuat indikasi adanya pengaturan sistematis guna menghindari pengawasan.
Kuat dugaan, operasional pengisian sengaja dibatasi pada waktu-waktu tertentu untuk melancarkan distribusi ilegal BBM bersubsidi tanpa menarik perhatian publik.
Sementara itu, upaya konfirmasi media kepada pihak pengawas SPBU Tarowang belum membuahkan hasil. Panggilan seluler tidak tersambung, dan nomor WhatsApp yang dihubungi diduga telah dinonaktifkan, menambah kesan tertutupnya informasi dari pihak terkait.
Kondisi ini memicu keresahan masyarakat. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, praktik tersebut juga menyulitkan warga yang berhak mendapatkan solar bersubsidi sesuai peruntukannya.
Publik mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan transparan. Penindakan menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum internal, dinilai mendesak untuk memutus mata rantai mafia solar yang terus berulang di Kabupaten Jeneponto.
